BAB 18: SURAT IZIN KEBERUNTUNGAN

Mendapatkan keberuntungan di kota ini bukanlah soal nasib atau takdir, melainkan birokrasi. Setiap warga negara dijatah kuota keberuntungan tahunan yang diatur oleh Departemen Distribusi Nasib Baik (DDNB).

Pak Joko sedang sial. Ban motornya bocor, dompetnya tertinggal, dan dia baru saja dipecat. Dia sadar, Surat Izin Keberuntungan (SIK)-nya pasti sudah kadaluwarsa.

Dia pergi ke kantor DDNB yang suram. Antreannya panjang, berisi orang-orang yang wajahnya muram: ada yang baru jatuh dari tangga, ada yang baru putus cinta, ada yang baru saja menginjak kotoran ayam.

Di loket 4, petugas yang tampak bosan memeriksa berkas Pak Joko.

"Pak Joko, ini SIK Bapak sudah mati sejak dua hari lalu. Pantas saja Bapak sial bertubi-tubi. Bapak belum bayar retribusi hoki bulanan."

"Saya lupa, Pak," kata Pak Joko memelas. "Bisa diperpanjang sekarang? Saya mau beli lotre nanti malam."

"Wah, tidak bisa sembarangan," kata petugas itu sambil menunjuk papan pengumuman. "Untuk perpanjangan hoki kategori 'Menang Lotre', Bapak harus mengisi formulir 88-B, melampirkan surat berkelakuan baik dari RT, dan harus lulus tes wawancara 'Kenapa Saya Pantas Bahagia'."

"Ribet amat!" protes Pak Joko. "Kalau cuma hoki kecil? Kayak nemu uang 50 ribu di saku celana lama?"

"Oh, kalau itu masuk kategori 'Keberuntungan Receh'. Itu bisa langsung aktif. Biaya administrasinya 20 ribu. Tapi ingat ya, kuotanya cuma 3 kali kejadian per bulan. Selebihnya Bapak harus usaha sendiri."

Pak Joko akhirnya mengambil paket 'Keberuntungan Receh'. Dia keluar dari kantor itu, merogoh sakunya, dan benar saja, dia menemukan uang 20 ribu lecek. Dia tersenyum kecut. "Lumayan, balik modal biaya admin," gumamnya, sambil berjalan kaki pulang karena ban motornya masih bocor dan kuota hokinya tidak mencakup 'bengkel gratis'.